Penyair, yang juga orang yang berkenan menulis Epilog untuk buku saya, Afrizal Malna, menolak untuk menerima Hadiah Achmad Bakrie 2016.
Dengan ini, saya boleh berbesar hati, setidaknya bahwa ada sosok yang memiliki karakter—yang tidak mau “disetir” oleh kepentingan-kepentingan yang sesungguhnya ingin merebut (kalau tidak merampas) diri dan karyanya (dari dirinya sendiri!)—yang menjadi bagian penting dari buku saya.
Sudah saatnya halaman-halaman Prolog, Epilog, dan Endorsement dari sebuah buku tidak menggantungkan diri pada sosok-sosok yang memiliki gelar/pangkat akademik, kedudukan politik/ekonomik, atau popularitas/selebritas yang seringkali temporal dan oportunistik, melainkan memberikan tempat terhormat bagi sosok yang berkarakter.
Niscaya, buku-buku kita akan menjadi teramat sangat hidup!
Harriet Purkis dari Department of Hospitality and Tourism Management, Ulster University, Coleraine, UK mengutip hasil penelitian Sharron dan Juneman Abraham (2015)
Berbagai ungkapan universal tentang pentingnya manusia belajar dari sejarah telah sering kita dengar. Kita yang mengamini sekaligus pula menginginkan agar tidak hanya kita dan orang-orang terdekat kita, melainkan juga warga pada umumnya, semakin terlibat dalam membangun dan membangun ulang “bekuan waktu” yang termuat dalam cultural heritage. Kita percaya bahwa banyak kebijaksanaan hidup lahir sejak kita mengerti pangkal asal-usul kita. Hidup menjadi lebih mudah dan indah dengan berbagai warna kebijaksanaan itu.
Bagaimanapun jua, di samping mengandung ingatan, warisan sosial dan kultural juga mengundang berbagai tafsir, bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Cara kita melihat diri sendiri pun mengalami evolusi dan jarang pernah sama. Selain peminat sejarah, studi sosio/psikohistori, dan kurator, tampaknya merupakan tantangan tersendiri untuk sadar dan menjadi aktif berpartisipasi dalam pengalaman bersama warisan sosiokultural kita sendiri. Untuk itu, berbagai studi yang berupaya menyelidiki pemungkin, pemantik, pelestari, dan peningkat partisipasi warga ini berperan sangat sentral.
Dibutuhkan studi-studi terdepan yang mampu menjawab “kebutuhan” warga di era digital untuk mencari dirinya, dan menikmati pencarian itu, via situs-situs warisan kultural pada media daring (online media). Semoga sinergi virtual antara Sharron & Abraham (2015) dan Purkis (2016) dalam penyelidikan tersebut mampu memberikan khasanah ilmiah yang mencerahkan dalam hal ini.
Pada 9-10 April 2016, Juneman Abraham memperdalam minatnya terhadap Psikologi Ulayat (Indigenous Psychology), dengan mengikuti Theory Building Training di jantung belajar Psikologi Indigenous, yakni Center for Indigenous and Cultural Psychology (CICP), Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
Juneman mengawali kiprahnya dalam penelitian psikologi ulayat pada 2010 dengan menyajikan hasil penelitiannya bersama Profesor Koentjoro (UGM) yang berjudul “Kota Tua Riwayatmu Kini” (The old Batavia, today): A qualitative research on social perception toward indigenous architecture pada The First International Conference on Indigenous & Cultural Psychology (see page 288).
Selanjutnya, Juneman bertugas sebagai Penyunting Eksekutif dari Jurnal Psikologi Ulayat (Indonesian Journal of Indigenous Psychology/IJIP, ISSN 2088-4230) (2012-2014) bersama dengan Ketua APIK (Asosiasi Psikologi Indigenous dan Kultural), Dr. Y. D. Pradipto. Baru-baru ini, ia meneliti tentang Representasi makna “korupsi” pada orang Indonesia sebagai Ketua Peneliti berbasiskan Hibah Ditjen Dikti Kemenristekdikti RI, serta mempresentasikannya dalam sebuah konferensi psikologi di Jepang.
Adapun aktivitas belajarnya di CICP UGM berkenaan dengan metodologi psikologi ulayat, yakni Constructive Realism, Meta Ethnography, Ethnography, Discourse Analysis, dan Grounded Theory. Ia memperkaya pemahaman dan pengalaman praktiknya mengenai metodologi tersebut sehingga kompetensinya semakin terasah dalam melakukan penelitian psikologi indigenous dan membangun teori-teorinya secara mendalam (bukan hanya di tingkat “permukaan”) dan akurat (mampu meminimalisasikan bias-bias yang seringkali terjadi dalam penelitian dengan metodologi kualitatif maupun kuantitatif yang “seadanya”).
Berikut ini adalah sejumlah gambar dan dokumentasi yang diambil berkenaan dengan pelatihan yang diikuti oleh Juneman tersebut.
Di ruang FPsi UGMSesi Minum Kopi 🙂Sertifikat Theory Building TrainingSesi Kerja KelompokSesi IsomaSesi Presentasi Kelompok
Saya percaya bahwa kerja keras (sebagian ingin menyebutnya kerja cerdas, kerja bermakna, sepenuh hati) – termasuk dalam pemroduksian pengetahuan melalui riset/penelitian – akan berbuah manis. Sebuah hukum besi kehidupan mengatakan bahwa apa yang ditanam orang, itu juga yang akan dituainya.
Albert Szent-Gyorgyi (1893-1986) suatu saat berujar, “Research is to see what everybody else has seen, and to think what nobody else has thought.” Saya dan rekan-rekan sungguh merasakan kelok dan terjalnya jalan yang kami lalui sepanjang kami berproses dalam “perjuangan melihat dan berpikir” yang dilukiskan oleh Szent-Gyorgyi dalam riset.
Syukurlah, puji Tuhan, Alhamdulillah, salah satu karya kami (S. Anindya, V. Leolita, dan J. Abraham), The role of psychology in enhancing public policy: Studies on political apathy and attachment to the city yang terbit dalam International Journal of Research Studies in Psychology, dalam December Special Issue, Vol 3 No 5, halaman 99-114, mendapat perhatian internasional.
Penelitian kami yang mengambil topik Peran Psikologi dalam Meningkatkan Kualitas Kebijakan Publik dengan mengangkat dua buah studi, yakni apati politik dan kelekatan pada kota, dengan total jumlah partisipan 444 dari Jakarta dan sekitarnya, serta Bali ini, disitasi dan dijadikan referensi oleh sebuah jurnal psikologi terkemuka terbitan Cambridge University Press, yaitu Journal of Pacific Rim Psychology (2015).
“The Role of Psychology in Enhancing Public Policy” disitasi dalam artikel “Sharpening Our Undertsanding of Social Problems in Asian Societies: The Roles of Culture and Theory in Socially Engaged Social Psychology”
Penulisnya, Prof. Allan B. I. Bernardo (dari University of Macau di China) dan Prof. James H. Liu (dari Massey University di Selandia Baru), merupakan para psikolog yang sangat dikenal reputasinya dalam penelitian psikologis, khususnya dalam bidang psikologi sosial, ulayat (indigenous), dan lintas budaya (cross-cultural).
Kenyataan yang kami alami ini di samping sungguh menggembirakan kami juga memacu kami untuk terus melahirkan karya bermutu sehingga layak untuk menjadi referensi lintas-bangsa dan lintas-benua.
Pada 5 Juni 2015, Dosen Psikologi BINUS University, Juneman Abraham, memberikan workshop penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi kepada para dosen tetap dan tidak tetap dari Program Studi S1 Psikologi, Fakultas Psikologi, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (FPsi Ubharajaya).
Dalam kesempatan tersebut Juneman sebagai narasumber menjelaskan mengenai definisi kurikulum, perbedaan paradigma penyusunan kurikulum antara periode-periode yang lalu dan yang sekarang, tahapan penyusunan kurikulum berdasarkan KKNI dan SN-Dikti, serta implikasi terhadap praktik-praktik yang baik dalam implementasi kurikulum dan evaluasinya untuk kembali memberikan masukan kepada kurikulum.
Acara ini dibuka oleh Dekan Fakultas Psikologi, Ibu Budi Sarasati, S.K.M., M.Si., dan ditutup oleh Wakil Dekan I Fakultas Psikologi, Ibu Dian Kusumawati, M.Psi., Psikolog.
Pembukaan; Kiri: Dekan Fakultas Psikologi; Tengah: Moderator; Kanan: NarasumberPaparan oleh Juneman AbrahamSesi Diskusi dipandu oleh Moderator, Bapak Erik Saut H. Hutahaean, S.Psi., M.Si.Sesi Diskusi dipandu oleh ModeratorPenyerahan Sertifikat oleh Wakil Dekan IPenyerahan Plakat oleh Wakil Dekan I
Pada Minggu pagi, 7 Maret 2015, Juneman Abraham tampil dalam acara Indonesia Pagi di Televisi Republik Indonesia (TVRI) yang membahas Hukuman Mati Ditilik dari Aspek Psikologi.
Juneman menjelaskan bahwa Hukum perlu memperoleh masukan dari Psikologi dan ilmu-ilmu sosial lain dalam hal hukuman mati. Riset-riset empiris dalam ilmu-ilmu tersebut telah menunjukkan bahwa tidak ada efek jera dari hukuman mati. Dengan demikian argumen yang mengatakan bahwa hukuman mati memiliki kegunaan dalam memulihkan disharmoni sosial tidak memiliki dasar. Sedikitnya ada tiga sebab mengapa hukuman mati tidak memiliki efek deteren. Pertama, bahwa pada saat melakukan kejahatan, diri orang sedemikian terlibatnya sehingga pertimbangan tentang konsekuensi seperti hukuman mati tidak mendapat tempat. Kedua, bahwa persepsi subjektif seseorang mengenai peluang bahwa dirinya akan tertangkap atau dihukum lebih memainkan peran dalam menimbulkan efek jera ketimbang jenis hukuman (seperti hukuman mati). Ketiga, berdasarkan prinsip kontiguitas dalam psikologi pemberian hukuman, hukuman yang efektif adalah hukuman yang diberikan segera setelah perbuatan jahat dilakukan; padahal dalam hukuman mati mustahil ada jarak waktu sesingkat itu.
Juneman Abraham @ TVRI – Indonesia Pagi
Di samping itu, Juneman mencermati bahwa dukungan publik yang meluas terhadap hukuman mati lebih disebabkan karena adanya misinformasi di kalangan masyarakat mengenai proses dan konsekuensi dari hukuman mati itu sendiri. Sebagai contoh, masyarakat berjarak dari proses-proses yang menghantar pada hukuman mati. Apakah masyarakat mengetahui secara persis bahwa proses pengambilan keputusan hukuman mati sudah benar-benar bersih dari korupsi, sudah sungguh-sungguh bebas dari motif dan kepentingan politik, dan kepentingan-kepentingan lainnya? Kasus-kasus salah vonis menunjukkan bahwa hukum di negara kita belum mencapai keadilan paripurna, sehingga hukuman mati belum tepat diterapkan dalam konteks situasi yang demikian. Dari sisi konsekuensi hukuman mati yang bersifat retributif (ganti rugi) atas kerugian yang diderita korban dan masyarakat; apakah masyarakat mengetahui bahwa ada hukuman yang jauh lebih “setimpal” daripada hukuman mati? Hukuman penjara seumur hidup, tanpa remisi, dan disertai kewajiban bagi si terhukum untuk menunjukkan itikad baik kepada keluarga korban jauh lebih berat ketimbang hukuman mati. Pencitraan dalam media massa seperti film juga menunjukkan bahwa solusi yang adil atas suatu kejahatan adalah bahwa si penjahat mati ditembak. Kita diajarkan bahwa kita boleh mengalahkan kekerasan dengan kekerasan. Ini adalah kesalahan berpikir yang tidak menguntungkan bagi penghargaan terhadap hak hidup siapapun.
Ada satu lagi keberatan terhadap dijatuhinya hukuman mati. Perilaku, termasuk perilaku jahat, tidaklah dapat dilepaskan dari konteks sosial dari pelaku kejahatan. Kejahatan seringkali bukan semata-mata merupakan akibat dari individualitas seseorang (kepribadian, sifat, genetik), melainkan akibat interaksi juga dengan rentannya seseorang mengalami pengaruh-pengaruh sosial. Negara yang mewakili masyarakat tidak dapat menjatuhkan hukuman mati kepada seseorang yang melakukan kejahatan di mana masyarakat selalu memiliki kemungkinan berkontribusi terhadap kejahatan tersebut. Juneman mengambil padanan contoh dengan kemiskinan struktural, di mana kemiskinan ini disebabkan bukan karena individu malas, tidak gigih bekerja, melainkan karena struktur sosial itu sendiri membatasi dan memiskinkan masyarakat. Terdapat pula bukti-bukti, misalnya, bahwa pelaku pembulian dari suatu segi merupakan “korban” dari sistem sosial. Untuk itu, sebelum struktur dan sistem sosial itu benar-benar dibenahi, hukuman mati tidaklah layak dijatuhkan.
Juneman Abraham @ Indonesia Pagi – TVRI, 7 Maret 2015
Salah satu komponen akreditasi program studi adalah Kepemimpinan Publik. Dijelaskan oleh BAN PT bahwa “Kepemimpinan publik berkaitan dengan kemampuan menjalin kerjasama dan menjadi rujukan bagi publik”.
Sejak 2007 (belum menjadi dosen) hingga 2014, Juneman Abraham, S.Psi., M.Si., terlibat dalam kepemimpinan publik selaku anggota Pengurus pada Himpunan Psikologi Indonesia Wilayah DKI Jakarta (Himpsi Jaya). Selanjutnya, sejak 2014, ia menjabat sebagai Ketua Kompartemen Keorganisasian dan Keanggotaan pada Pengurus Pusat Himpinan Psikologi Indonesia (PP Himpsi).
Pada 31 Januari hingga 1 Februari 2015, Juneman turut berpartisipasi dalam Rapat Kerja Pertama Himpunan Psikologi Indonesia yang diselenggarakan di Hotel Millenium Sirih, Jakarta.
Juneman Abraham (tengah) bersama Brigjen TNI Dr. Arif Budiarto, D.E.S.S. (Ketua Ikatan Psikologi Sosial; kiri) dan Dr. Yus Nugraha, M.A. (Ketua Himpsi Wilayah Jawa Barat; kanan)
Sejumlah hal menjadi keputusan Rapat Kerja I ini adalah:
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Tata Kelola Organisasi.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Program Kerja.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Iuran Anggota. Penetapan besaran iuran ditambahkan manfaat (benefit) yang bisa diberikan oleh HIMPSI kepada anggotanya, yakni 2 kali pelatihan (salah satunya pelatihan kode etik psikologi) sebagai salah satu bentuk peningkatan kompetensi pada anggota.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Surat Izin Praktik Psikologi (SIPP).
Keputusan-keputusan yang terkait dengan standarisasi Kompetensi di Asosiasi/Ikatan. Masing-masing Asosiasi/Ikatan akan membuat peta kompetensi dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Berdasarkan peta kompetensi dan kebutuhan di lapangan akan disusun pelatihan untuk peningkatan kompetensi anggota.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Kerjasama.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Pengembangan Tes. Pengurus Pusat akan membentuk unit usaha Pengembangan Tes Psikologi Indonesia. Masing-masing Wilayah diharapkan untuk mengirimkan sumber daya manusia yangmemiliki kompetensi dalam bidang Psikometri untuk ditugaskan sebagai Tim Penyusun Tes Psikologi. Pengembangan tes psikologi harus memperhatikan hak cipta.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Program Nasional. Seluruh Wilayah dan Asosiasi/ikatan mengadakan berbagai kegiataan secara bersama pada waktu bersamaan pada Hari Kesehatan Mental Sedunia pada tanggal 10 Oktober.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan Surat Tanda Registrasi (STR) bagi Psikolog Klinis yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Ikatan Psikologi Klinis (IPK) akan memfasilitasi pengurusan Surat Tanda Registrasi (STR) dengan Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) paling lambat akhir bulan Juni 2015.
Keputusan-keputusan yang terkait dengan ARUPS 2017.
Dosen merupakan sebuah profesi yang sehari-harinya melaksanakan tridarma perguruan tinggi, yang terdiri atas (1) Mengajar dan mengikuti pendidikan, (2) Meneliti, dan (3) Mengabdi kepada masyarakat. BINUS University memperluas lagi cakupan darma menjadi caturdarma, dengan penambahan darma keempat, yakni (4) Mengembangkan diri.
Karakteristik Profesi yang tertera dalam Wikipedia (http://id.wikipedia.org/wiki/Profesi), lebih khusus lagi karakteristik kesepuluh, merupakan karakteristik yang jarang diperhatikan (karena kata “profesional” sering diidentikkan dengan “profesi berbayaran tinggi”), sebagai berikut:
Layanan publik dan altruisme: Diperolehnya penghasilan dari kerja profesinya dapat dipertahankan selama berkaitan dengan kebutuhan publik, seperti layanan dokter berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat.
Karakteristik ini menepis anggapan bahwa dosen merupakan kaum intelektual yang “duduk di menara gading”, yang asyik dengan ilmunya sendiri sampai menjadi buta akan keadaan sekelilingnya. Layanan publik yang bermutu (yang tidak sekadarnya) yang diberikan oleh dosen tidak terlepas dari catur darma yang dikemukakan di atas, malahan boleh disebut sebagai salah satu “muara” dari darma-darma tersebut, yang memberikan dimensi aksiologis dari kegiatan dosen.
Saling menjaga mutu karya ilmiah sejawat dalam komunitas dosen barangkali merupakan salah satu aktivitas dosen yang kurang populer, lebih khusus lagi bagi masyarakat umum dan profesi non-dosen. Di samping kurang populer, aktivitas ini juga meminta pencurahan keahlian demi pengembangan sejawat (meskipun tidak kasat mata seperti memberikan pelatihan), yang mencerminkan karakteristik altruistik (devosi/pengabdian pada kepentingan orang lain) dari profesi dosen sebagaimana disebutkan di atas.
Salah seorang dosen Psikologi BINUS, Juneman Abraham, merasa bersyukur karena dalam berbagai kesempatan memperoleh kepercayaan untuk menelaah (me-review) naskah-naskah hasil pemikiran maupun penelitian empiris ilmiah dari rekan-rekan sejawatnya, yang akan diterbitkan baik dalam jurnal lokal, jurnal nasional, maupun jurnal internasional.
Salah satu kegiatan reviewing tersebut dilakukannya dalam Asia Pacific International Conference on Environment-behaviour Studies (AicE-Bs 2014Berlin) yang berlangsung di Jerman. Ia menjadi salah seorang Reviewer of Elsevier’s Journal Procedia-Social and Behavioral Sciences Vol 168, produk konferensi ini, yang diterbitkan pada awal 2015 (http://www.sciencedirect.com/science/journal/18770428/168 ).
Semoga penelaahan tersebut bermanfaat bagi komunitas peserta konferensi yang peduli terhadap relasi timbal-balik antara perilaku manusia dan lingkungannya, serta berdampak bagi riset dan praktik lanjutnya.
Penerbitan Januari 2015 di ScienceDirectCover Journal of Procedia
Pada 14-16 dan 21-23 November 2014, dosen Jurusan Psikologi BINUS, Juneman Abraham, S.Psi., M.Si. berpartisipasi dalam pelatihan konseling terhadap klien laki-laki (male counseling) di Hotel Cipta, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Pelatihan ini merupakan hasil kerjasama antara Yayasan PULIH dan RutgersWPF.
Selama enam hari ia menjalani pelatihan dan mengikuti case conference (sesi pembelajaran dari kasus) untuk kasus-kasus yang sesuai dengan topik konseling laki-laki (konseling pelaku kekerasan). Pelatihan ini diikuti oleh 24 peserta (psikolog, ilmuwan psikologi, mitra PULIH, fasilitator serta aktivis Laki-laki Peduli) yang memenuhi persyaratan, antara lain pernah mengikuti seminar/pelatihan tentang jender dan maskulinitas, bersedia hadir setiap hari secara penuh (pukul 08.30 s/d 17.30 WIB), dan bersedia menerapkan ilmunya untuk membantu PULIH manakala membutuhkan konselor untuk melakukan konseling pelaku kekerasan/ konseling laki-laki.
Latar belakang pelatihan ini adalah sebagai berikut: Di berbagai bagian di dunia, muncul kesadaran bahwa untuk dapat memutus siklus kekerasan, laki-laki juga perlu menjadi target dalam intervensi berbasis jender. Banyak perempuan, baik penyintas (survivor) KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) maupun yang memberikan layanan, menyadari bahwa KDRT tidak akan dapat dihapuskan bila intervensi hanya difokuskan pada perempuan. Program Konseling bagi Laki-laki adalah bagian dari program Laki-Laki Peduli (MenCare+) yang secara khusus mempromosikan keterlibatan laki-laki dalam mempromosikan kesetaraan jender.
Dalam pelatihan ini, materi yang dibelajarkan antara lain (1) pemahaman tentang seks dan jender, (2) pemahaman mengenai maskulinitas, (3) menjawab pertanyaan mengapa laki-laki ‘pelaku’ melakukan kekerasan, (4) Kekerasan terhadap Perempuan Berbasis gender (KTPBG) dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT); karakteristik pelaku kekerasan, pasangan dan anaknya, (5) strategi intervensi berbasiskan model ekologi, (6) model perubahan perilaku, (7) diskusi kasus dan hasil penelitian tentang laki-laki pelaku kekerasan, (8) teknik-teknik intervensi, (9) bermain peran (praktik memberikan konseling), dan (10) debriefing.
Juneman, SCC Community Psychology, BINUS University (kedua dari kanan) mengikuti salah satu sesi dalam Pelatihan Male Counseling
Di samping prinsip-prinsip dan teknik-teknik umum konseling yang dipelajari dalam pelatihan ini, pelatihan ini juga memberikan wawasan mengenai perilaku kekerasan yang menjadi target intervensi pengubahan. Diingatkan bahwa kekerasan itu berwajah banyak dan seringkali berpangkal pada relasi kuasa yang tidak seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam budaya patriarki (budaya yang mengistimewakan laki-laki; perempuan = ‘second class’). Dengan demikian, ada hal yang spesial dari konseling ini. Program MenCare (Male Counseling) ini memandang kekerasan dalam relasi bukan hanya merupakan persoalan miskomunikasi antar pasangan (sehingga hanya perlu diberikan keterampilan berkomunikasi), bukan hanya persoalan mengatasi rasa marah secara lebih asertif (sehingga hanya perlu diberikan keterampilan mengelola emosi), bukan pula hanya persoalan bagaimana memperlakukan pasangan. Yang sering luput dari perhatian umum, dan ditantang untuk didefinisikan ulang adalah hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya inilah yang dibedah dalam teori-teori feminis, yakni mendudukkan persoalan ketidakadilan jender pada tempatnya dan membongkar relasi yang tidak setara itu.
Pelatihan ini juga memberikan wawasan mengenai siklus kekerasan, serta mengapa korban banyak yang ‘memilih’ tinggal/bertahan di dalam siklus tersebut. Di samping itu, pelatihan ini membekali konselor agar memiliki keyakinan dan sikap yang optimistis mengenai perubahan perilaku dan prosesnya (walau disadari: tidak bisa serta-merta) pada sasaran intervensi, yakni laki-laki pelaku kekerasan, serta tidak lupa berjejaring dengan support systems yang sejalan dengan maksud dan tujuan intervensi. Konselor juga diajak untuk memahami kondisi sosial-kultural masyarakat yang cenderung ‘membela’ hegemoni maskulinitas dan menunjukkan tingkat ‘permisivitas’ terhadap kekerasan. Banyak pula proses legal-formal yang sebaiknya dipahami dan dipertimbangkan oleh konselor, dan oleh karena itu konselor dalam pelatihan ini dipapar dengan peraturan yang berlaku di negeri ini yang relevan dengan kekerasan dalam relasi dan konsekuensinya.
Model ekologis yang lebih komprehensif dalam memetakan sebab-sebab kekerasan memberikan bekal kepada para konselor mengenai kelebihan dan kelemahan dari berbagai penjelasan tentang kekerasan Oleh karenanya, muncul insight bahwa intervensi pun hendaknya diberikan dalam berbagai lapisan ekologi manusia. Di sinilah satu lagi letak kespesialan dari konseling ini, yakni konseling berperspektif ekologis yang menantang dominasi budaya patriarki serta memotivasi ‘power sharing antara laki-laki dan perempuan.
Foto Bersama Fasilitator dan Peserta Pelatihan Male Counseling
Konselor juga diberikan pemahaman mengenai multi-perannya, menegakkan prinsip-prinsip utama konseling, serta bagaimana mengelola dirinya. Semua ini turut dikembangkan melalui bermain peran dan simulasi, yang kemudian dievaluasi melalui sesi-sesi sharing. Yang perlu disadari adalah bahwa dinamika konseling pelaku kekerasan itu jauh lebih fluktuatif dibandingkan dengan dinamika konseling umum, sehingga persiapan dan kapasitas konselor perlu terus ditingkatkan.
Masih banyak rincian pelatihan yang dipelajari dalam konseling ini, yang tidak dapat dijabarkan satu persatu dalam kesempatan ini. Yang jelas, di akhir sesi konseling, seluruh peserta, termasuk Juneman, secara sukarela menandatangani Deklarasi Kepatuhan Pada Prinsip Kesetaraan dan Hubungan Tanpa Kekerasan. Inti dari deklarasi ini adalah pernyataan untuk mempromosikan nilai-nilai keterbukaan, tanpa kekerasan, dan masyarakat demokratis, yang didasarkan pada martabat manusia, pencapaian kesetaraan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia dan kebebasan.
Pelatihan yang diikuti merupakan kerjasama antara RutgersWPF dengan Yayasan PULIH
Partisipasi dalam kegiatan ini sejalan dengan amanat Rektor BINUS University, Prof Harjanto Prabowo, bahwa BINUS University tidak hanya akan mencapai visinya menjadi World Class University, namun juga betul-betul memberikan kontribusi yang dapat dirasakan manfaatnya, baik secara nasional maupun global, yang dalam pelatihan ini diwujudkan dengan komitmen memfasilitasi perubahan perilaku laki-laki pelaku kekerasan dalam rangka menyejahterakan masyarakat.
Partisipasi ini juga merupakan salah satu rangkaian dari Kegiatan Akademik Jurusan Psikologi BINUS University, yakni Kuliah-kuliah Tamu sebagai bagian dari Program Global Learning System (GLS) Mata Kuliah Psikologi Sosial dan Intervensi Psikologi hasil kerjasama antara Jurusan Psikologi dan Yayasan PULIH pada tanggal 10 Oktober 2014 (narasumber: Dr. Rocky Gerung – “Mereview konstruksi sosial yang dilekatkan pada laki-laki“), 24 Oktober 2014 (narasumber: Eko Bambang Subiantoro – “Mengajak laki-laki untuk terlibat pada isu stop kekerasan terhadap perempuan”), 1 November 2014 (narasumber: Dr. Nur Imam Subono – “Melibatkan laki-laki dalam mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan”) dan 8 November 2014 (Irma S Martam – “Social Marketing”), serta Seminar Gender in Justice yang diadakan oleh Mahasiswa Psikologi Sosial dan Intervensi Psikologi (LA64) pada 17 Januari 2015. (JA)
