Wakil Rektor Bidang Riset dan Alih Teknologi Universitas Bina Nusantara (BINUS), Prof. Dr. Juneman Abraham, menegaskan bahwa tolok ukur daya saing global sebuah perguruan tinggi tidak seharusnya hanya terpaku pada pencapaian peringkat internasional semata, melainkan pada sejauh mana ilmu pengetahuan tersebut mampu menyelesaikan persoalan nyata di masyarakat.​

Pernyataan tersebut disampaikan Juneman dalam diskusi panel bertajuk “What Makes a University Globally Competitive Today?” yang dimoderatori oleh Chair of QS India sekaligus Vice President for Strategic and International Engagement at QS, Dr. Ashwin Fernandez, pada perhelatan QS Summit Asia Pacific di Bali, 3 November lalu.​

Bergeser dari “Melawan Siapa” Menjadi “Untuk Siapa”​

Menanggapi pertanyaan mengenai keseimbangan antara ambisi global dan prioritas nasional, Juneman menekankan bahwa pertanyaan mendasar yang harus dijawab oleh institusi pendidikan tinggi adalah “kompetitif untuk siapa?”, bukan sekadar “kompetitif melawan siapa?”.​

Menurutnya, “daya saing sejati berarti memecahkan masalah di rumah sendiri dengan standar keunggulan yang dapat dipelajari oleh dunia, tanpa mengabaikan konteks demografis, psikologis, maupun budaya setempat.​”

“Sebagai contoh, sebuah institusi di Indonesia bisa saja menerbitkan banyak makalah ilmiah tentang kecerdasan buatan (AI) demi mendongkrak peringkat. Namun, jika riset tersebut tidak berdampak apa pun untuk melindungi masyarakat biasa dari jeratan pinjaman digital predator (pinjol ilegal), maka untuk siapa universitas tersebut sebenarnya bersaing?” ujar Juneman.​

Tantangan bagi Lembaga Pemeringkat Dunia​

Dalam forum tersebut, Juneman juga melontarkan ajakan kritis secara langsung kepada lembaga pemeringkat global seperti QS. Ia menilai lembaga pemeringkat memegang tanggung jawab besar untuk tidak lagi sekadar mempromosikan indikator berbasis publikasi jurnal (paper-bound proxies) yang sering kali membuat peneliti menunggu berbulan-bulan untuk sebuah terbitan sebelum betul-betul bertindak menyelamatkan kehidupan.​

Sebaliknya, lembaga pemeringkat didorong untuk lebih berani mempelajari keragaman lingkungan serta sumber daya aktual di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

Juneman mengusulkan tiga langkah konkret:​

1. Mengintegrasikan pemeringkatan keberlanjutan (QS Sustainability Rankings) langsung ke dalam pemeringkatan utama universitas dunia QS WUR (QS World University Rankings).​

Usulan untuk mengintegrasikan QS Sustainability Rankings langsung ke dalam QS World University Rankings (WUR) sangat relevan karena menyentuh tiga akar persoalan mendasar dalam tata kelola pendidikan tinggi global saat ini: Pertama, mengakhiri "gimmick" keberlanjutan (Memindahkan dari pinggiran ke jantung strategi). Selama Sustainability dipisahkan menjadi pemeringkatan tersendiri (side-ranking), isu lingkungan dan dampak sosial sering kali hanya diperlakukan sebagai aksesori atau proyek pencitraan (greenwashing) tambahan. Dengan memasukkannya langsung ke dalam metrik utama WUR, keberlanjutan berubah menjadi syarat kelangsungan hidup dan reputasi inti universitas. Rektorat tidak lagi bisa mengabaikannya demi mengejar sitasi/kutipan karya ilmiah semata. Kedua, mengoreksi ketimpangan epistemik dan konteks negara berkembang. Pemeringkatan utama secara tradisional sangat didominasi oleh metrik berbasis riset mahal dan reputasi historis—yang secara struktural menguntungkan universitas kaya di Global North. Sebaliknya, kampus-kampus di negara berkembang seperti Indonesia sering kali memiliki kekuatan riil pada pemberdayaan masyarakat, ketahanan iklim lokal, dan pengelolaan sumber daya akar rumput. Mengintegrasikan sustainability ke pemeringkatan utama memberikan panggung yang adil bagi kontribusi kontekstual yang selama ini luput dari radar sitasi jurnal. Ketiga, menyelaraskan definisi "keunggulan" dengan krisis zaman Sebuah universitas tidak masuk akal disebut "kelas dunia" atau "unggul" jika riset dan lulusannya justru mempercepat kerusakan ekologis atau memperlebar ketimpangan sosial. Integrasi ini memaksa definisi academic excellence berevolusi: keunggulan sejati bukan sekadar kecerdasan intelektual yang terisolasi di menara gading, melainkan tanggung jawab etis terhadap keberlanjutan bumi dan kemanusiaan.

2. Memperluas indikator hasil kerja dan reputasi lulusan (employment outcome) agar tidak hanya bertumpu pada survei pemberi kerja global dan daftar alumni elit internasional, tetapi juga mampu merekam kontribusi alumni yang membangun rantai pasok pedesaan, mendirikan kerja sama lokal, serta mengabdi di wilayah perbatasan yang kurang terlayani.​

Memperluas indikator hasil kerja dan reputasi lulusan (employment outcomes) sangat relevan untuk mengoreksi bias korporasi global yang selama ini hanya mengukur kesuksesan alumni dari gaji tinggi di perusahaan multinasional atau jabatan elit internasional. Tanpa perluasan ini, sistem pemeringkatan justru secara tidak langsung mendorong eksodus talenta (brain drain) dari daerah ke pusat dan buta terhadap realitas ekonomi negara berkembang. Dengan turut merekam jejak alumni yang membangun rantai pasok pedesaan, menggerakkan UMKM, maupun mengabdi di wilayah perbatasan yang kurang terlayani, pemeringkatan tidak lagi sekadar merayakan pencari kerja di pasar global, melainkan menghargai para pencipta lapangan kerja dan agen pemerataan pembangunan yang menjadi tulang punggung ketahanan bangsa.

3. Mempromosikan Praktik Sains Terbuka

Sains Terbuka sebagai Jalan Memutus Monopoli Akademik​

Menjawab pertanyaan moderator terkait dilema antara perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) dan keterbukaan data, Juneman menggarisbawahi bahwa daya saing berkaitan erat dengan kemanfaatan publik (public utility). Ia mengusung prinsip “se-terbuka mungkin, dan se-tertutup seperlunya” (as open as possible, as closed as necessary).

​Ia mencontohkan sejarah di Indonesia, di mana selama puluhan tahun tim peneliti asing kerap mengambil sampel keanekaragaman hayati melalui kesepakatan tertutup, mematenkan temuannya di luar negeri, dan hanya memperlakukan ilmuwan lokal sebagai “kurir” atau pengumpul data semata.​”

"Ketika kita memublikasikan data secara terbuka dengan lisensi publik yang jelas, kita membangun kepemilikan yang transparan. Tidak ada lagi pihak yang bisa mengeksploitasi sumber daya kita secara diam-diam. Mitra asing pun dapat duduk bersama di meja yang sama sebagai rekan yang setara. Keterbukaan bukanlah bentuk belas kasihan, melainkan cara negara berkembang memutus monopoli akademik dan membangun kemandirian," jelasnya.​

​Membebaskan Dosen dari “Satu Cetakan”

​Kita tidak pernah memilih di mana kita dilahirkan. Negara-negara maju bisa dengan leluasa memfokuskan seluruh energi dosennya pada metrik sitasi karena pertempuran akses pendidikan dasar dan menengah mereka sudah selesai puluhan tahun silam.

​Realitas kita di Indonesia—juga di negara berkembang lain seperti India—sangat berbeda. Kita berhadapan dengan populasi yang masif, bentang geografis kepulauan, pegunungan, dan wilayah terpencil. Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi kita masih terus berjuang mengejar jumlah penduduk. Bagi banyak dosen kita di lapangan, pergulatan sehari-hari yang paling mendesak adalah bagaimana membuka pintu ruang kuliah bagi mahasiswa generasi pertama di daerah tertinggal, bukan sekadar mengejar angka sitasi.​

Oleh karena itu, misi tradisional perguruan tinggi sudah sepatutnya diurai (unbundled) berdasarkan realitas geografis dan sosial masing-masing. Penilaian akademik tidak boleh lagi tunggal, melainkan harus menghargai tiga jalur yang setara:​

1. Jalur Akses dan Pedagogi, yang merayakan dosen-dosen yang berjuang mengajar di wilayah 3T, mendampingi pembelajar rentan, dan memperluas akses pendidikan.​

2. Jalur Pemecahan Masalah, yang mempromosikan dosen karena keberhasilannya membantu pemerintah daerah dan UMKM mengatasi persoalan riil di masyarakat.​

3. Jalur Penemuan (Discovery), bagi para ilmuwan yang memang mendedikasikan dirinya pada riset teoretis dan sains murni tingkat global.​

Kerangka yang terurai ini sama sekali tidak menurunkan standar akademik. Sebaliknya, ia mengakui bahwa memperluas potensi manusia di negara kepulauan sama heroik dan mendesaknya dengan menerbitkan makalah teoretis.​

Riset Sebagai Kontrak Sosial: Sebelum dan Sesudah Publikasi​

Jika riset tidak boleh hanya diukur dari tumpukan arsip kertas, bukti apa yang harus ditunjukkan oleh sebuah universitas? Jawabannya terletak pada adopsi nyata (real-world uptake) sebagai bentuk pemenuhan kontrak sosial kita kepada publik.​

Jurnal ilmiah bukanlah garis finis, melainkan sekadar persinggahan. Bukti keberhasilan riset harus terlihat dari tiga jejak konkret: jejak kebijakan (policy footprint) di mana temuan kita membentuk regulasi publik, adopsi industri (enterprise adoption) di mana purwarupa kita dipakai oleh bisnis lokal dan tidak mengendap di laci laboratorium, serta ketahanan komunitas (community resilience) yang membawa perbaikan nyata pada kesehatan, pendidikan, dan literasi digital warga.​

Lebih jauh lagi, bukti sejati dari sebuah riset justru terletak pada apa yang terjadi sebelum dan sesudah publikasi itu terbit. Sebelum menulis, apakah peneliti benar-benar turun ke komunitas terpencil untuk mendengarkan masalah mereka yang sesungguhnya? Dan sesudah makalah terbit, apakah kita melacak dan memetakan bagaimana temuan tersebut secara langsung menggerakkan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di lapangan?​

Para Speaker QS Summit Asia Pacific – Bali, Indonesia, 2026: Dr. Ashwin Fernandes, Vice President, Strategic & International Engagement- QS Quacquarelli Symonds; Prof. Anas R. Alsoud, Executive Director, Association of Arab Universities; Prof. Dr. Juneman Abraham, Vice Rector – Research & Technology Transfer, BINUS University, Jakarta, Indonesia; Prof. Waqar Ahmad, President, Nazabayev University, Astana, Kazakhstan; Heidi Piper, Director, Griffith International, Griffith University, Australia

Sains Terbuka dan Bisnis Bukanlah Musuh

​Sering kali muncul kekhawatiran bahwa mendorong Sains Terbuka (Open Science) akan membunuh potensi komersialisasi dan inovasi industri. Anggapan ini keliru. Sains terbuka dan tekanan komersial bukanlah musuh, melainkan sekutu yang saling menguatkan.​Industri modern tidak datang ke universitas untuk membeli buku teks yang disembunyikan rapat-rapat; mereka bermitra dengan kita karena kapasitas pemecahan masalah yang otentik. Menutup-nutupi pengetahuan justru hanya melanggengkan ketergantungan teknologi.

​Raksasa teknologi global sudah membuktikan hal ini. Google membuat sistem operasi Android sepenuhnya terbuka (open-source) bagi produsen ponsel di seluruh dunia. Langkah ini tidak menghancurkan bisnis mereka—sebaliknya, ia menjadikan Android sistem operasi paling dominan di muka bumi, sementara Google meraup pendapatan miliaran dolar dari layanan komersial di atasnya. Hal yang sama dilakukan Apple yang fondasi sistemnya bertumpu pada perangkat lunak terbuka, serta Microsoft yang mengakuisisi GitHub namun tetap menjaga semangat keterbukaannya.​

Di negara berkembang, model komersialisasi yang lebih adil ini juga mulai tumbuh. Lihat saja aplikasi pencatat Notesnook yang lahir dari kawasan Asia Selatan; perangkat lunak intinya dibiarkan terbuka dan gratis agar komunitas pengembang lokal bisa ikut berkontribusi, sementara pendapatan komersialnya datang dari layanan sinkronisasi multi-perangkat dengan harga yang terjangkau bagi pengguna di Asia Tenggara. Dengan prinsip some rights reserved—seperti lisensi Creative Commons atau MIT—sains terbuka tidak mematikan bisnis, melainkan mendemokratisasi pasar. (Hasil diskusi dengan Dasapta Erwin Irawan).

Menutup sesi diskusi, Juneman berpesan bahwa perguruan tinggi di negara berkembang harus berhenti mengukur kehebatan mereka menggunakan “penggaris milik orang lain”.

Baginya, apabila pengetahuan yang dihasilkan tidak mampu mengangkat derajat masyarakatnya sendiri terlebih dahulu, maka peringkat global setinggi apa pun tidak akan pernah cukup untuk memvalidasi eksistensi sebuah universitas.