Gerakan mahasiswa di Indonesia tengah mengalami pergeseran pendulum sosiopsikolinguistik. Ruang publik akademis yang membincangkan nasib rakyat tidak lagi didominasi oleh debat kelas atau mimbar formal yang mandek pada labirin teori, asas hukum normatif, maupun ideologi abstrak. Alih-alih, ruang-ruang itu kini dihentakkan oleh ledakan umpatan, plesetan kasar, hingga aksi penolakan fisik yang dramatis. 

Fenomena terbaru di Universitas Gadjah Mada, di mana massa mahasiswa secara demonstratif melancarkan umpatan bahkan membubarkan forum diskusi elite penguasa seperti Nusron Wahid, Budiman Sudjatmiko, dan Sudaryono – serta aksi walkout dan pengusiran serupa di forum-forum mahasiswa lainnya – menandai tahapan kulminasi dari kemarahan sosiopolitik yang meluap. 

Melihat rentetan peristiwa ini semata-mata sebagai potret kemerosotan adab atau hilangnya tata krama ketimuran adalah simplifikasi yang keliru. Hal ini adalah gejala psikologi politik yang mendalam; sebuah ekspresi perlawanan ketika saluran komunikasi formal dirasakan telah buntu dan dikooptasi secara sistemis oleh kekuasaan untuk “menyucikan kebijakan” yang diperbuatnya.

Secara ekonomi politik, bahasa kritik yang tajam ini lahir dari kontradiksi material yang sangat telanjang. Ketika masyarakat disuguhi realitas robohnya puluhan ribu sekolah dasar, kemiskinan guru honorer, dan jeritan mahalnya biaya kuliah, negara justru memprioritaskan anggaran populis ratusan triliun rupiah dengan tata kelola yang koruptif. 

Ketika para elite politik yang abai (ignorant) – bahkan memfasilitasi – kebijakan yang timpang ini datang ke forum-forum mahasiswa, kehadiran mereka dibaca sebagai upaya infiltrasi untuk menjinakkan daya kritis. Dalam kebuntuan inilah umpatan lahir sebagai interupsi darurat. 

Bahasa yang kasar bertindak sebagai proyektil politik untuk merobek topeng kesantunan teknokratis para elite dan memaksa publik melihat hak-hak rakyat yang sedang dikorbankan.

Psikolinguistik Umpatan

Secara psikolinguistik, umpatan kasar berfungsi sebagai alat bela diri politik. Konteksnya, kelompok elite penguasa sepanjang sejarah memang cenderung memonopoli kepatutan berbahasa dengan istilah teknokratis yang halus guna menyamarkan dampak destruktif kebijakan mereka. 

Menuntut mahasiswa bersikap “sopan dan santun” di hadapan “kebebalan struktural-feodal birokrasi yang disamarkan” sama saja dengan mendikte ketundukan mereka. Ketika mahasiswa mengubah diksi menjadi pelesetan tajam seperti “Maling Berkedok Gizi”, terjadi penyederhanaan kognitif yang merangsang kesadaran moral masyarakat awam secara instan bahwa ada ketidakadilan material yang nyata. Umpatan ini menjadi katarsis psikologis kolektif sekaligus pencabutan otoritas moral elite oleh komunitas akademis.

Perlawanan linguistik yang menabrak “batas kesopanan borjuis” ini memiliki jangkar sejarah yang kuat di Asia. Kita bisa melacaknya pada propaganda Marcelo H. del Pilar di Filipina (1888) lewat pamflet doa satir yang vulgar untuk mengikis rasa takut rakyat atas tirani penguasa berkedok agama. 

Pola serupa mewujud pada gerakan mahasiswa Undongkwon di Korea Selatan (1980-an) yang menggunakan umpatan pasar dalam tarian topeng tradisional (talchum) untuk mendobrak “kesantunan” rezim militer serta kartel bisnis raksasa. Di era modern, karikatur sardonik Zunar dan musik satire Namewee di Malaysia yang mendemistifikasi kesakralan rezim, hingga gerakan bahasa sandi “Kepiting Sungai” (Hexie) di China membuktikan bahwa sarkasme adalah senjata utama kelas tertindas guna merebut kembali kedaulatan berpikir mereka.

Photo by Markus Spiske on Unsplash

Sejarah kita pun mencatat track record serupa. Tengok saja bagaimana Marco Kartodikromo di era kolonial secara sadar menggunakan bahasa Melayu rendah yang dianggap “kurang beradab” pada masa itu dalam novel-novelnya seperti Student Hidjo (1918) untuk menelanjangi kekoruptifan sistem kolonial dan kepalsuan moral elite bentukan penjajah. Komunitas teater seperti Teater Koma secara cerdas menggunakan alegori dan satire, meminjam eufemisme panggung untuk diledakkan menjadi sarkasme brutal yang menelanjangi kebebalan penguasa.  

Psikolinguis memandang diksi verbal ikonoklastik mahasiswa hari ini pada dasarnya sebagai drama kultural yang mengalami kondensasi radikal. Hal ini tergambar dalam ujaran seperti “Maling Berkedok Gizi” (Tiyo Ardianto) dan “cacat logika terus” (Muhammad Rafli Susanto). Ada pula pelesetan personal yang tajam terhadap elite yang dicap sebagai “pelacur reformasi” (Natael Bremana) hingga frasa getir seperti “Big Optimism, Total Inaction” yang ditembakkan mahasiswa langsung di depan gedung DPRD di Sumatera Utara –

Ketika dinamika zaman bergerak eksponensial di era digital, berkelindan dengan meluasnya disfungsi badan-badan dalam trias politica yang menggerus hak rakyat secara progresif, mahasiswa tidak lagi memiliki kemewahan waktu untuk menyusun naskah teater subversif tiga babak.

Mereka merangkum seluruh watak dekonstruksi mental dan perobekan wibawa palsu penguasa tersebut ke dalam satu dua patah kata umpatan yang dilemparkan langsung ke muka kekuasaan. 

Panggung perjuangan telah bergeser frontal dari selasar teater fisik menuju ruang teater raksasa live media sosial. Sesungguhnya penggunaan bahasa pasar yang tampak “niradab” ini sengaja diadopsi bukan karena miskinnya kosakata akademis, melainkan sebagai “instrumen teatrikal darurat” untuk mencopot legitimasi etis para elite, sekaligus menjadi resonansi psikopolitik yang menyatukan jeritan material mahasiswa dengan masyarakat marjinal di luar gerbang kampus. 

Melawan Asimetri

Sarkasme juga membongkar hipokrisi standar ganda kesopanan. 

Ketika elite melontarkan umpatan kasar seperti “Ndasmu Etik”, mesin politiknya bergerak cepat menarasikannya sebagai humor lokal atau bentuk keakraban. Sebaliknya, saat mahasiswa mengumpat atas penindasan, tindakan itu dicap sebagai kejahatan moral bernegara yang harus dijatuhi sanksi berat. Asimetri ini membuktikan bahwa kepantasan berbahasa didefinisikan oleh kepemilikan tumpukan modal politik. 

Berbeda dengan kritik di dalam buku dengan judul seperti Wawasan Kebangsatan karya Okky Madasari (2025), mahasiswa memindahkan kritik struktural langsung ke jalanan dan ruang digital melalui video pendek yang dapat diakses gratis oleh jutaan masyarakat miskin kota. 

Bagi kekuasaan oligarki, kritik sekasar dan setajam apa pun yang masih terkurung di dalam lembaran-lembaran buku tebal sama sekali tidak dianggap sebagai ancaman material yang berbahaya bagi kelangsungan hegemoni mereka. Buku justru sering kali sekadar menjadi katup penyelamat bagi frustrasi kelas menengah intelektual. 

Sebaliknya, tren letupan komunikasi mahasiswa di lapangan tidak lagi bisa diredam atau diisolasi sebagai bagian dari kebebasan akademik yang elitis, melainkan telah menjelma menjadi instrumen mobilisasi massa riil yang memiliki potensi merusak legitimasi politik penguasa secara instan di ruang publik.  

Bukan Noise Politics

Benavigasi dalam tren tersebut, kampus harus berdiri tegak sebagai perisai pelindung utama kebebasan akademik dari segala bentuk paranoia lebih-lebih intimidasi kekuasaan. Namun, peran edukatif kampus tidak boleh berhenti pada perlindungan fisik belaka. 

Kampus memikul tanggung jawab etis untuk membekali artikulasi kritik mahasiswa agar mampu mengawinkan radikalitas bahasa dengan kokohnya kebenaran ilmiah, mencegah noise politics dan bertransformasi menjadi amunisi gagasan berorientasikan praksis bagi tatanan sosial yang berkeadilan. 

Universitas seharusnya tidak menjadi menara gading yang hanya mampu mengutuk. Universitas harus hadir mendampingi untuk mengorkestrasi kemarahan sosiopolitik tersebut agar tidak berhenti sebagai letupan transgresif yang banal, melainkan menukik tajam menjadi resultan analisis struktural berbasis data makro yang presisi, kajian kebijakan publik yang menggugat, serta argumen hukum yang tidak terbantahkan.

Pada akhirnya, meledaknya umpatan mahasiswa adalah sinyal sangat keras mengenai adanya sumbatan beracun dalam sistem komunikasi politik kita. Ketika hukum dimanipulasi dan ruang sipil disempitkan, umpatan lahir sebagai bentuk pertahanan epistemik dan psikologis yang otentik. 

Menuntut kesantunan mutlak di tengah ketimpangan struktural yang luar biasa adalah bentuk penindasan yang gamblang. Umpatan mahasiswa bukanlah akhir komunikasi, melainkan fajar baru yang menuntut dialog yang jujur, setara, dan bebas dari intimidasi. 

Sumber: Tempo