Setelah Idul Fitri 2026, saya berkesempatan berbagi dengan Harian Kompas dan BINUS TV, masing-masing mengenai fenomena urbanisasi dan THR dalam keluarga.
Ke Jakarta aku kan kembali//walaupun apa yang kan terjadi//ke Jakarta aku kan kembali//walaupun apa yang kan terjadi.
Demikian refrein lagu legendaris berjudul ”Kembali ke Jakarta” karya Koes Plus yang sangat lekat di telinga orang Indonesia dari generasi ke generasi. Lagu ini seperti gambaran daya tarik Jakarta sebagai tujuan utama untuk menyambung hidup. Orang rela meninggalkan kampung halamannya demi kembali bekerja di Jakarta.
Salah satunya adalah Nashrullah Arifin (27) yang bekerja sebagai konsultan pajak. Sekembali ke Jakarta seusai cuti panjang Lebaran di kampung halamannya di Malang, Jawa Timur, ia merasa suatu kejutan budaya (culture shock).
Selama sepekan berada di kampung halaman, Nashrullah mengaku, ritme hidupnya berjalan jauh lebih santai. Namun, begitu menjejakkan kaki kembali di Jakarta, ia langsung dihadapkan pada realitas Ibu Kota yang serba cepat.
”Kita kan balik ke kampung slow down. Begitu seminggu sudah di kampung, balik ke Jakarta lagi rasanya kayak dar-der-dor. Langsung cepat lagi geraknya,” tutur Nashrullah, Selasa (24/3/2026).
Kelelahan fisik akibat perjalanan turut memperberat masa adaptasi awalnya. Nashrullah beserta istrinya menempuh perjalanan darat semalaman menggunakan bus dari Malang dan baru tiba di Jakarta pada pagi hari. Meskipun mereka bisa tidur di bus, kualitas istirahat di kendaraan dinilai jauh berbeda dengan tidur di kasur rumah.
Setibanya di Jakarta, alih-alih langsung beraktivitas, mereka masih harus membersihkan tempat tinggal yang dibiarkan kosong selama sepekan lebih. Namun, rasa letih yang mendera membuat keduanya memilih untuk langsung beristirahat guna membayar utang tidur.
Menurut Nashrullah, tantangan psikologis sesungguhnya baru terasa ketika ia harus kembali menghadapi rutinitas pekerjaan. Setelah tubuh dan pikiran telanjur terbiasa dengan ritme liburan yang santai, menyalakan kembali ”mesin” produktivitas nyatanya butuh waktu pemanasan. Ada jeda adaptasi yang harus dilalui untuk bisa mengembalikan fokus dan kebiasaan profesionalnya.
”Waktu balik kerja di Jakarta tuh kayak harus adaptasi lagi habit-nya kayak apa. Hampir agak lupa gimana caranya kerja,” ujarnya sembari tertawa.
Rasa lelah juga masih dirasakan Nia (30), seorang tenaga teknologi laboratorium medis di Jakarta Barat. Ia sudah harus langsung bekerja sejak Senin (23/3) pagi meski baru tiba dari Sukoharjo, Jawa Tengah, 30 menit sebelum jam kerja. Ritme kehidupan yang serba cepat kembali dijalani.
”Ya, karena kita harus bekerja memenuhi kuota dompet setiap hari,” ujar Nia sambil tertawa saat ditemui di kantornya.
Lapangan kerja
Ketika merasa lelah, Nia teringat saat mencari pekerjaan seusai lulus sekolah menengah kejuruan pada 2013. Saat itu, ia melamar pekerjaan di sekitar kampung halamannya seperti Sukoharjo, Surakarta, hingga Klaten, Jawa Tengah, meski hasilnya nihil. Akhirnya, Nia mencoba melamar di luar Jawa Tengah dan memperoleh pekerjaan di Jakarta.
Belum lagi, ia dikuliahkan oleh perusahaannya hingga jenjang diploma empat. Berkat penghasilannya yang diperolehnya sekarang, Nia dapat membantu pendidikan kedua adiknya hingga lulus kuliah. Ia juga mendapatkan fasilitas tempat tinggal dan jaminan kesehatan, meski ia harus bekerja mulai Senin hingga Sabtu.
Karena sudah lama tinggal di Jakarta, Nia sudah terbiasa dengan kemacetan jalan dan polusi udara di Ibu Kota. Segala kesemrawutan Jakarta tak lagi menjadi persoalan baginya. Berbeda dengan ketika awal merantau tiga tahun lalu, Nia mengaku perlu banyak beradaptasi dengan situasi dan ritme kerja di Jakarta.
Meskipun waktu berjalan begitu cepat dan melelahkan, banyak orang rela berbondong-bondong datang ke kota yang menyandang status sebagai kawasan aglomerasi terpadat di dunia ini. Menurut laporan World Urbanization Prospects (WUP) yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), jumlah penduduk Jakarta pada 2025 mencapai 42 juta jiwa.
Berdasarkan data kependudukan semester I tahun 2025 dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk administratif DKI Jakarta tercatat sebanyak 11.010.514 jiwa. Jumlah tersebut menurun 27.702 jiwa dibandingkan dengan semester II-2024.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto menjelaskan, angka 42 juta dari WUP bukan penduduk yang memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) Jakarta. Angka tersebut merupakan jumlah aktivitas masyarakat megapolitan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) yang terpusat di Jakarta.
Gubernur Jakarta Pramono Anung di Balai Kota Jakarta, Sabtu (21/3), memperkirakan sebanyak 10.000 hingga 12.000 pendatang baru mengadu nasib di Jakarta seusai Lebaran 2026. Angka tersebut hampir sama dengan perkiraan tahun 2025, yakni 10.000 sampai 15.000 orang.
Panggung paling terang
Saat dihubungi, ahli psikologi sosial dari Binus University, Juneman Abraham, berpandangan, Jakarta ibarat panggung teater yang lampunya paling terang. Meskipun sesak dan bising, aktor-aktor hebat dari daerah tidak punya pilihan selain tampil di Jakarta. Sebab, di kampung halaman mereka tidak pernah diberi lampu dan naskah yang layak.
Sejarah urbanisasi Indonesia bukan hanya perpindahan penduduk, melainkan pemusatan napas kehidupan yang menciptakan ketergantungan ekologis. Pembangunan daerah sering kali terjebak pada tataran fisik seperti jalan dan jembatan yang megah, tetapi gagal menyentuh ekonomi warga di bawah. Akibatnya, persepsi kendali kehidupan pada warga di daerah tetap rendah.
”Mereka merasa tidak punya agensi atau kontrol atas nasibnya jika tetap tinggal di desa yang sunyi peluang. Jakarta seolah menjadi satu-satunya panggung di mana agensi individu bisa ’berbunyi’, meskipun harus dibayar dengan kebisingan dan polusi yang mengasingkan manusia dari kemanusiaannya,” jelas pengurus Ikatan Psikologi Sosial Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi) tersebut.
Menurut Juneman, kegagalan pembangunan daerah selama ini dipelihara oleh narasi terselubung bahwa daerah belum siap atau masyarakatnya kurang kompetitif. Hal itu merupakan sebentuk kekerasan simbolik yang membuat ketimpangan dianggap sebagai kesalahan mentalitas warga, bukan kegagalan struktur.
Dalam konteks ini, arus balik ke ibu kota adalah sebuah protes tanpa kata. Rakyat memilih, tetapi pilihan mereka disetir oleh struktur yang tidak adil. Selama narasi pembangunan hanya fokus pada fisik tanpa merombak distribusi kekuasaan dan modal, Jakarta akan tetap menjadi pelarian yang dipaksakan. Karena rakyat sibuk untuk bertahan hidup di Jakarta, mereka cenderung tidak memiliki energi untuk menggugat ketimpangan struktural yang lebih besar.
”Kita harus berhenti menyalahkan mentalitas pemudik dan mulai menggugat sistem yang membuat mereka merasa asing di rumah sendiri. Pemerataan sejati bukan hanya soal menyemarakkan gedung dan fasilitas, tetapi memindahkan kedaulatan ekonomi agar setiap orang memiliki kontrol perilaku yang nyata untuk berdaya di daerah asalnya,” kata Juneman.
Kisah Nia, Nashrullah, dan Ridha memperlihatkan, Jakarta bukan sekadar kota tujuan, melainkan ruang pertaruhan. Di tengah riuhnya arus balik pascaLebaran, Jakarta memanggil dengan janji kesempatan, sekaligus menuntut daya tahan.
(Oleh Prayogi Dwi Sulistyo, Willy Medi Christian Nababan
26 Mar 2026 08:00 WIB)
Di Balik Amplop Lebaran: Cerita Relasi Keluarga dan Ekspektasi Sosial
